Pendapat saya benar namun mungkin memuat kesalahan, pendapat orang lain salah namun mungkin juga ada benarnya (Imam Syafi'i) = Selamat Membaca =

Selasa, 23 Desember 2014

Menatap Perekonomian Indonesia: Tetap Optimis di Tahun 2015

Bank Dunia (World Bank) baru saja merilis laporan triwulanan  perekonomian Indonesia dengan judul ‘Membawa Perubahan’ atau delivering change. Sebagai ringkasan, disebutkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2014 ini mengalami perlambatan, dipengaruhi oleh melemahnya investasi dan rendahnya tingkat ekspor.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM beberapa waktu yang lalu ikut mendorong tingginya tingkat inflasi untuk sementara waktu, akan tetapi memberikan kelonggaran bagi ruang fiskal dengan proyeksi defisit fiskal pada tahun 2015 sebesar 2,0 persen terhadap (Gross Domestic Product) atau GDP.

Menurut pemerintah, penghematan yang didapat dari pengalihan subsidi ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memang masih kurang. Dimana besarnya subsidi BBM mencapai lebih dari 400 Triliun jika tidak ada pengalihan. Yang pada kenyataannya justru sering jebol.

Meski demikian, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 5,6 persen di tahun 2016.  Angka 5,2 persen ini lebih rendah dibandingkan asumsi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 5,8 persen berdasar RAPBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan SBY-Boediono.

Untuk diketahui, saat ini defisit APBN mencapai Rp 241,5 Trilyun atau 2,4 persen terhadap GDP Indonesia. Sementara untuk tahun 2015 defisitnya mencapai angka Rp 245,9 Triliun atau sebesar 2,21 persen terhadap GDP. Angka tersebut bisa jadi berubah mengingat pemerintah Jokowi-JK saat ini masih akan menyusun kembali RAPBN untuk 2015 bersama dengan DPR.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu rupiah terdepresiasi pada level  12.900 terhadap dollar Amerika. Terendah sejak tahun 1998. Meski kemudian turun kembali. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berasal dari masih rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintahan yang baru. Sedangkan faktor eksternal menyangkut kebijakan The Fed  dan menurunnya harga minyak dunia.

Saat ini perekonomian Amerika telah bangkit dari kejatuhannya pada tahun 2008 akibat subprime mortgage. Lebih cepat dibanding negara-negara zona EURO. Pertumbuhannya diprediksi mencapai 3, 9 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Sumbangan terbesarnya berasal dari investasi dan sektor konsumsi. Hal ini tentu cukup baik karena Amerika Serikat hanya butuh 6 tahun untuk pulih dari krisis.

Bangkitnya ekonomi Amerika tentu akan berdampak pada perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Investasi yang mengalir ke negara-negar Asia akibat krisis global tahun 2008 diperkirakan akan kembali ke negara asalnya, Amerika. Terlebih bank central Amerika, The Fed yang saat ini dipimpin Janet Yallen berencana untuk menaikkan tingkat suku bunganya.

Dari dalam negeri sendiri, kondisi politik nasional juga akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Banyaknya demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah beberapa waktu yang lalu tentu membuat investor berpikir ulang mengenai keputusannya untuk berinvestasi. Sementara angkatan kerja Indonesia pada tahun 2014 ini mencapai 126 juta jiwa dengan tingkat pengangguran mencapai 5,7 persen (Data Bank Dunia).

Tantangan bagi pemerintah ke depan berkaitan dengan ekonomi kita adalah menjaga tingkat inflasi agar lebih rendah dibanding pertumbuhannya. Terlebih selama dua tahun terakhir inflasi kita mencapai angka lebih dari 7 persen sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen-an saja.

Dengan pertumbuhan yang lebih besar dibanding inflasi akan ada surplus guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi perlu dijaga tetapi tidak harus dibatasi. Karena menyangkut demand terhadap produk-produk terutama sektor konsumsi  yang menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian. Hal ini ini terjadi akibat naiknya golongan menengah keatas Indonesia atau dengan kata lain semakin banyaknya Orang Kaya Baru (OKB) menyebabkan tingginya tingkat konsumsi kita, terutama menyangkut produk impor berupa bahan baku untuk kebutuhan industri. Selain tingginya minyak tentunya.

Sehingga  ketimpangan impor yang lebih rendah ini menyebabkan defisit neraca perdagangan. Yang salah satunya berakibat juga pada menurunnya nilai tukar.

Selain itu, pendapatan negara perlu dioptimalkan melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di dalam RAPBN 2015 saat ini, pendapatan pajak ditarget  sebesar Rp1.201,7 Triliun. Dengan PNBP sebesar Rp 410,3 Triliun. Ditambah kepabeanan dan cukai sebesar Rp 178,3 Triliun dan Hibah sebesar 3,3 Triliun. Sehingga total pendapatan negara sebesar Rp 1. 793, 6 Triliun.

Terkait dengan pajak tentu pemerintah lebih tahu dan telah mengupayakan berbagai macam cara. Maka tugas selanjutnya ada pada kita, masyarakat Indonesia. Untuk taat pajak, membayar tepat waktu dan sesuai dengan kadar jumlahnya.

Karena total pendapatan negara masing lebih rendah dibanding anggaran belanja, maka besar kemungkinan kekurangan akan diambilkan dari sektor hutang. Apakah dalam bentuk surat hutang (obligasi) baik konvensional maupun syariah (sukuk).

Ini sebenarnya peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi. Selain sebagai wujud rasa  dan jiwa nasionalisme karena jika tidak, surat hutang negara bisa jadi dimiliki asing. Yang artinya hutang kita lagi-lagi semakin dikuasai pihak luar. Karena obligasi merupakan salah satu perangkat investasi yang menjanjikan apalagi berasal dari negara yang lebih terjamin pembayarannya. Jangan sampai kita sering bicara dan mengkritik  hutang negara tetapi kita sendiri abai terhadapnya.

Menyangkut belanja pegawai, konsumerisme pegawai negeri sipil (PNS) sebagai dampak naiknya gaji yang diterima bernilai positif secara ekonomi. Karena mendorong tumbuhnya sektor swasta disebabkan tingginya permintaan sebagai  akibat naiknya daya beli. Karena itu, perlu dikaji ulang bagaimana menyikapi kondisi ini. Apakah dengan meminta berhemat ataukah dengan cara yang lain.

Demand yang berasal dari pemerintah harus tetap dipertahankan, karena porsinya cukup besar. Terutama karena pemerintah akan membangun banyak infrastruktur maka akan meningkatkan industri terkait, seperti industri baja misalnya.

Sehingga target pertumbuhan diatas 5 persen merupakan hal yang realistis. Tetapi tetap harus hati-hati dan waspada karena tren perekonomian dunia yang cenderung melambat. Tiongkok misalnya mengalami perlambatan di angka 7 persen padahal biasanya bisa 9 persen-an setiap tahunnya.

Dengan demikian, selama pertumbuhan bisa dijaga maka tingkat kesejahteraan bisa ditingkatkan. Kita boleh dan harus selalu optimis. Bahkan, jika bisa pertumbuhan itu  harus di atas 7 persen setiap tahunnya. Agar bisa mencapai negara Indonesia yang maju tahun sebagaimana harapannya. Indonesia maju yang saya dan Anda telah lama mimpikan. Bukan?